Deklarasi di Banyuwangi, Jatim Perkuat Gerakan Tekan Angka Kematian Ibu

AKTURASI.ID,BANYUWANGI — Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmen penurunan angka kematian ibu (AKI) melalui Deklarasi Gerakan Bersama yang digelar di Banyuwangi, Minggu (03/05/2026) kemarin. Kegiatan tersebut, menjadi langkah awal penguatan sinergi lintas sektor dalam menjamin keselamatan ibu dan anak.

Deklarasi tersebut dihadiri Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati, Bupati Banyuwangi Ipuk Fietiandani, serta perwakilan Gubernur Jawa Timur melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Imam Hidayat. Turut hadir Ketua MUI Jawa Timur Abd. Halim Soebahar dan Kepala Kanwil Kemenag Jatim Chaironi Hidayat.

Dalam kesempatan itu, Ratna menegaskan bahwa penurunan AKI tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan banyak pihak secara terpadu.

“Penurunan angka kematian ibu (AKI) harus dilakukan secara crosscutting, tidak bisa dikerjakan sendiri namun dengan mendorong sistem. Menurunkan AKI bukan hanya program satu kementerian perangkat daerah tapi program multi pihak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan penurunan AKI nasional dalam lima tahun ke depan dari 189 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 122 per 100 ribu kelahiran hidup sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan nasional. Target tersebut, menurutnya, membutuhkan inovasi dan komitmen bersama dari seluruh daerah.

“Ini jadi target yang tidak mudah namun saya yakin apa yang hari ini dimulai di Banyuwangi akan menjadi inovasi yang dapat direplika oleh daerah lain. Banyuwanvgi menjadi langkah awal untuk pelaksanaan gerakan,” tambahnya.

Baca Juga:

DPRD Sumenep Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan yang Seimbang dan Berkelanjutan

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Imam Hidayat menyampaikan bahwa keselamatan ibu menjadi prioritas utama pemerintah, sehingga upaya penurunan AKI harus melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah pusat hingga lingkungan keluarga.

“Keselamatan ibu prioritas utama menurunkan AKI perlu lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, propinsi, pemda, kader tokoh masyarakat dukungan keluarga dan lingkungan. Dan Banyuwangi telah memulainya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fietiandani menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten terus melakukan berbagai langkah untuk menekan AKI, termasuk memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan peran kader serta tokoh masyarakat dalam edukasi kepada calon ibu dan ibu hamil.

“Saat ini memang masih ada permasalahan AKI di Banyuwangi, namun pemkab terus berupaya untuk menekan kasusnya dengan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak,” tandasnya.(*)

Baca Juga:

Perkuat Transparansi Keuangan, DPRD Sumenep Percepat Sistem Transaksi Elektronik