DPRD Sumenep Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan yang Seimbang dan Berkelanjutan

AKTURASI.ID,SUMENEP-DPRD Sumenep mendorong Pemerintah Kabupaten setempat menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berfokus pada perlindungan sosial, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, menyusul pengalihan sebagian anggaran pelatihan kerja untuk memperluas perlindungan pekerja rentan di daerah.

Menurutnya, program perlindungan sosial memang penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat rentan. Namun, pelatihan kerja juga tetap harus menjadi perhatian utama agar masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan yang mampu menunjang kemandirian ekonomi.

“Perlindungan sosial memang penting, tetapi pelatihan kerja juga harus tetap menjadi prioritas. Keduanya harus berjalan seimbang,” kata Juhari, Jumat (15/05/2026).

Ia menjelaskan, pelatihan kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah. Dengan keterampilan yang memadai, masyarakat dinilai akan lebih siap menghadapi persaingan kerja sekaligus memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup.

Karena itu, Juhari menilai kebijakan perlindungan sosial sebaiknya dibarengi dengan penguatan kapasitas tenaga kerja agar manfaat yang dirasakan masyarakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

Baca Juga:

Perkuat Transparansi Keuangan, DPRD Sumenep Percepat Sistem Transaksi Elektronik

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya validitas data penerima manfaat program perlindungan pekerja rentan. Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi faktor utama dalam menjaga efektivitas program pemerintah.

Lebih lanjut, Juhari berharap Pemkab Sumenep mampu menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas tenaga kerja secara berimbang.

Ia menilai, langkah tersebut penting agar program pemerintah tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan memiliki daya saing di dunia kerja.

“Pendataan harus akurat agar program ini tidak salah sasaran. Ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan,” tutupnya. (*)

Baca Juga:

Pemkab dan DPRD Lumajang Perkuat Pengawasan Anggaran, Hindari Risiko Penyimpangan