AKTURASI.ID, SUMENEP – Pendopo tidak hanya menjadi bagian dari sejarah dan identitas Kabupaten Sumenep. Di Pameran Pembangunan Madura Night Vaganza (MNV) 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menjadikannya simbol penting dalam menggambarkan proses perencanaan pembangunan yang berangkat dari aspirasi masyarakat.
Konsep tersebut diwujudkan melalui stand Bappeda di GOR A. Yani Pangligur yang mengusung ornamen Pendopo dan Keraton Sumenep. Pendopo dimaknai sebagai ruang terbuka untuk berkumpul, bermusyawarah, menyampaikan aspirasi, hingga membangun kesepakatan bersama.
Kepala Bappeda Sumenep Dr. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng. mengatakan, filosofi Pendopo memiliki keterkaitan erat dengan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif.
“Pendopo itu ruang bersama. Di sana ada musyawarah, ada penyampaian aspirasi dan ada proses membangun kesepakatan. Nilai-nilai itu juga menjadi bagian penting dalam bagaimana kita menyusun perencanaan pembangunan daerah,” kata Arif.
Menurutnya, pembangunan yang direncanakan pemerintah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, aspirasi dan masukan dari berbagai pihak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Perencanaan harus dimulai dari kebutuhan dan persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian kita selaraskan dengan prioritas daerah, kemampuan anggaran, serta arah kebijakan yang lebih luas agar program yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi inti dari konsep stand Bappeda dalam MNV 2026. Selain menghadirkan Pendopo sebagai simbol ruang musyawarah, Bappeda juga memadukannya dengan nuansa Keraton Sumenep yang merepresentasikan sejarah, kepemimpinan, jati diri dan kearifan lokal daerah.
Bagi Bappeda, perpaduan tersebut menggambarkan bahwa pembangunan Sumenep tidak dapat dilepaskan dari karakter dan potensi daerah. Identitas budaya bukan hanya ditempatkan sebagai hiasan, tetapi menjadi pijakan dalam melihat bagaimana pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Di dalam stand, masyarakat juga dapat melihat berbagai informasi mengenai arah kebijakan dan proses pembangunan daerah. Materi yang disajikan antara lain visi dan misi daerah, delapan program unggulan Kabupaten Sumenep 2025–2029, capaian indikator pembangunan, RKPD, Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), hingga sejumlah inovasi seperti e-Stunting, E-SAKIP dan Peti Koin Bermantara.
Penyajian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti pada proses musyawarah. Masukan yang dihimpun kemudian perlu diterjemahkan melalui data, penyelarasan kebijakan dan tahapan perencanaan sebelum menjadi program pembangunan.
“Aspirasi masyarakat menjadi salah satu bahan penting dalam perencanaan. Tetapi tentu harus dipadukan dengan data dan prioritas pembangunan, sehingga apa yang kita rencanakan bukan hanya sesuai kebutuhan, tetapi juga memiliki arah dan ukuran yang jelas,” jelas Arif.
Ia berharap konsep stand tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Bappeda memiliki peran sebagai ruang yang mempertemukan berbagai gagasan, aspirasi, data dan arah kebijakan pembangunan.
Dengan filosofi Pendopo sebagai ruang musyawarah dan Keraton sebagai simbol jati diri daerah, Bappeda ingin menunjukkan bahwa pembangunan masa depan Sumenep tetap harus berpijak pada akar budaya sekaligus dibangun melalui proses perencanaan yang partisipatif.
“Harapannya masyarakat tidak hanya melihat apa program yang dilakukan pemerintah, tetapi juga memahami bahwa ada proses bersama dalam menentukan arah pembangunan. Dari aspirasi, kita rumuskan menjadi perencanaan yang kemudian diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tandasnya.(*)