Bupati Sumenep: Generasi Emas 2045 Harus Disiapkan Sejak Dalam Kandungan

AKTURASI.ID, SUMENEP – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa persiapan menuju Indonesia Emas 2045 tidak bisa dilepaskan dari perhatian terhadap tumbuh kembang anak sejak fase paling awal kehidupan.

Menurut Fauzi, pencegahan stunting menjadi salah satu bagian penting dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena persoalan pertumbuhan anak berkaitan dengan kondisi generasi yang akan datang.

“Stunting bagi kami sesungguhnya menjadi konsen penting, karena ini merupakan bagian dari gambaran masa depan bagaimana anak-anak cerdas kita siapkan untuk generasi 2045,” tuturnya, Senin (18/09/2026).

Karena itu, ia menilai upaya pencegahan tidak seharusnya baru dilakukan ketika persoalan pertumbuhan telah muncul. Pendampingan perlu dimulai sejak ibu menjalani kehamilan dan dilanjutkan setelah persalinan hingga anak melewati masa balita.

Kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian secara berkelanjutan mencakup ibu hamil, ibu pascapersalinan atau menyusui, bayi hingga balita.

Fauzi menyebut upaya tersebut membutuhkan keterlibatan banyak unsur di lapangan. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga kader, tenaga penyuluh dan Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Baca Juga:

Usai MoU dengan Blitar, Bupati Sumenep Bidik Kolaborasi di Sektor Potensial

Penguatan pendampingan keluarga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Pemkab Sumenep dengan BKKBN Jawa Timur. Pertemuan itu juga membahas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pelayanan KB serta percepatan penanganan stunting.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Shodiqin menyampaikan perlunya dukungan pemerintah daerah agar program Kemendukbangga/BKKBN dapat berjalan lebih optimal di Sumenep.

“Tujuan kami tentunya memohon dukungan dan komitmen untuk menyukseskan program-program Kemendukbangga/BKKBN di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.

Salah satu tantangan yang disampaikan BKKBN adalah keterbatasan tenaga PKB/PLKB. Dari 27 kecamatan di Sumenep, saat ini hanya terdapat sekitar 21 orang penyuluh.

Kondisi tersebut membuat cakupan pembinaan cukup luas, dengan rata-rata satu penyuluh menangani sekitar 17 desa. Padahal, secara ideal satu PKB membina sekitar dua desa. Bahkan, masih terdapat kecamatan yang belum memiliki tenaga penyuluh.

Baca Juga:

DPRD Sumenep Dorong e-Voting Pilkades Diterapkan Merata di Semua Desa

Shodiqin menilai kondisi tersebut membutuhkan kerja bersama dengan perangkat daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kader KB dan unsur lainnya agar pendampingan keluarga tetap dapat dilakukan.

Selain persoalan tenaga penyuluh, BKKBN juga mendorong optimalisasi anggaran program KB di Sumenep. Dari alokasi sekitar Rp7 miliar, realisasi hingga audiensi berlangsung tercatat sekitar Rp1,6 miliar atau 27 persen.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pelayanan KB dan percepatan penurunan stunting, termasuk pendampingan keluarga sasaran melalui kader TPK.

“Harapan kami, realisasi anggaran tersebut dapat dioptimalkan sehingga pada akhir tahun anggaran dapat mencapai realisasi yang maksimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku,” ungkap Shodiqin.

Ia berharap dukungan pemerintah daerah terhadap program kependudukan dan keluarga berencana terus diperkuat, termasuk dalam optimalisasi program, anggaran maupun kelembagaan.

Baca Juga:

PU Fraksi DPRD Sumenep Pertanyakan Lonjakan Anggaran Tak Terduga Rp31,27 Miliar

“Kami mohon dukungan Bapak Bupati supaya program-program yang ada di Kabupaten Sumenep dapat dioptimalkan dan dapat menunjukkan hasil serta kesuksesan,” pungkasnya. (*)