Perkuat Transparansi Keuangan, DPRD Sumenep Percepat Sistem Transaksi Elektronik

AKTURASI.ID,SUMENEP — DPRD Kabupaten Sumenep mendorong percepatan penerapan sistem transaksi elektronik di berbagai sektor pelayanan publik guna memperkuat transparansi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk meminimalkan potensi kebocoran pendapatan sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih modern dan terukur.

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Faisal Muhlis, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi sudah menjadi kebutuhan mendesak di tengah tuntutan sistem pemerintahan yang semakin terbuka dan akuntabel.

“Kami menilai, digitalisasi transaksi menjadi salah satu instrumen penting dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain mendorong kenaikan PAD, sistem ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” ujar Faisal, Kamis (14/05/2026).

Menurutnya, sistem transaksi elektronik dapat membantu pemerintah daerah mempersempit celah kehilangan pendapatan dari sejumlah sektor layanan. Selain itu, mekanisme pencatatan keuangan juga dianggap lebih tertib dan mudah diawasi dibanding pola transaksi manual.

Dalam upaya memperkuat implementasi program tersebut, DPRD Sumenep turut melibatkan sejumlah pihak mulai dari organisasi perangkat daerah, lembaga keuangan, hingga unsur masyarakat. Beberapa di antaranya yakni Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Sumenep, BKAD Sumenep, BPRS Bhakti Sumekar, serta PC PMII Sumenep.

Baca Juga:

DPRD Sumenep Dorong Kebijakan Ketenagakerjaan yang Seimbang dan Berkelanjutan

Faisal menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penerapan sistem digital tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar memberi dampak nyata terhadap peningkatan PAD daerah.

Selain itu, DPRD juga terus memberikan berbagai rekomendasi strategis guna menyempurnakan sistem yang tengah disiapkan pemerintah daerah tersebut. Dengan sistem pengawasan yang lebih terbuka dan berbasis digital, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin profesional dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

“Ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat terbuka luas dalam proses pembangunan daerah. Sebab ruang sudah dibuka untuk turut serta memberikan sumbangsih nyata,” pungkasnya. (*)