PU Fraksi DPRD Sumenep Pertanyakan Lonjakan Anggaran Tak Terduga Rp31,27 Miliar

AKTURASI.ID, SUMENEP – Lonjakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjadi salah satu sorotan paling tajam dalam penyampaian Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumenep terhadap Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat paripurna DPRD Sumenep, Rabu (19/08/2026), sejumlah fraksi mempertanyakan kenaikan BTT yang dinilai cukup signifikan. Anggaran yang semula hanya Rp5 miliar, dalam rancangan perubahan meningkat menjadi Rp31,27 miliar.

Artinya, terjadi penambahan sekitar Rp26,27 miliar atau melonjak hingga 525,50 persen.

Besarnya kenaikan tersebut membuat DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memberikan penjelasan mengenai dasar kebutuhan, peruntukan, hingga urgensi penambahan anggaran tersebut.
Fraksi PKB menjadi salah satu yang secara khusus menyoroti kenaikan BTT. Menurut fraksi ini, anggaran tidak terduga memang disiapkan untuk kebutuhan darurat atau mendesak. Namun, semakin besar anggaran yang disediakan, semakin penting pula pengawasan terhadap penggunaannya.

“Fraksi PKB tidak sedang mencurigai anggaran. Kami hanya ingin memastikan bahwa semakin besar ruang diskresi, semakin besar pula ruang pengawasan,” tegas Juru Bicara Fraksi PKB Mirza Khomaini Hamid.

Sorotan serupa disampaikan Fraksi PPP. Selain meminta penjelasan mengenai serapan anggaran dan program yang belum terealisasi, fraksi tersebut secara khusus meminta pemerintah menjelaskan alasan kenaikan BTT hingga lebih dari lima kali lipat.

Baca Juga:

Komisi II DPRD Sumenep Kawal Penetapan TIHT 2026, Minta Pemkab Segera Beri Kepastian bagi Petani

Bagi PPP, perubahan APBD seharusnya tidak berhenti pada persoalan administrasi penganggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Ketua Fraksi PPP Asy’ari Muthhar.

Fraksi PAN bahkan menilai lonjakan BTT perlu mendapatkan penjelasan lebih mendalam. Dalam pandangan umumnya, PAN mencatat anggaran BTT meningkat dari Rp5 miliar menjadi Rp31,275 miliar atau naik 525,50 persen.

PAN mempertanyakan apakah besarnya alokasi tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan darurat dan mendesak. Fraksi ini juga menilai alokasi BTT sekitar Rp10-12 miliar dinilai sudah cukup untuk mengantisipasi kondisi darurat di Sumenep.

Selain BTT, PAN mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan dalam P-APBD 2026 meningkat 69,14 persen, dari sekitar Rp187,44 miliar menjadi Rp317,03 miliar. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menutup defisit anggaran dengan nominal yang sama.

Baca Juga:

Hari Kuda Tuli Jadi Penguat Soliditas Kader, PDI Perjuangan Sumenep Tegaskan Komitmen Bela Wong Cilik

“Fraksi PAN meminta penjelasan resmi mengenai komposisi sumber penerimaan pembiayaan, alasan lonjakan BTT, serta strategi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fiskal,” ujar Juru Bicara PAN Hairul Anwar.

Sementara Fraksi Gerindra-PKS juga meminta pemerintah memberikan penjelasan rinci mengenai kenaikan BTT. Fraksi ini mempertanyakan kebutuhan darurat atau mendesak yang menjadi dasar peningkatan anggaran tersebut.

Sorotan terhadap BTT tidak berdiri sendiri. Fraksi-fraksi DPRD juga mencermati kondisi fiskal Sumenep secara keseluruhan. Pendapatan daerah dalam P-APBD 2026 turun dari Rp2,471 triliun menjadi Rp2,296 triliun atau berkurang 7,09 persen, terutama akibat penurunan pendapatan transfer.

Di sisi lain, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru dinaikkan Rp40,77 miliar atau 12,20 persen, dari Rp334,30 miliar menjadi Rp375,08 miliar.

Kondisi tersebut membuat DPRD meminta Pemkab Sumenep lebih cermat dalam menyusun prioritas belanja. Penggunaan anggaran diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Baca Juga:

Lima Jabatan Kepala OPD di Pemkab Sumenep Masih Kosong, Proses Pengisian Tunggu Persetujuan Pusat

Fraksi NasDem, misalnya, meminta kegiatan dengan tingkat realisasi rendah dievaluasi dan belanja administratif maupun seremonial dikendalikan. Anggaran untuk kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi.

”Penjelasan mengenai alasan kenaikan hingga 525,50 persen tersebut akan menjadi bagian penting untuk memastikan postur anggaran tetap rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tandas Juru Bicara Fraksi Nasdem Ahmad Juhairi.(*)