Bappeda Sumenep Dorong OPD Fokus pada Dampak Program, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

AKTURASI.ID, SUMENEP – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep terus memperkuat budaya kerja berbasis hasil di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan agar setiap program pembangunan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu fokus utama Bappeda dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, seluruh proses didorong agar berlangsung secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa keberhasilan sebuah program tidak cukup dilihat dari tingginya realisasi anggaran, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Keberhasilan bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Arif, Sabtu (20/06/2026).

Untuk mendukung pengawasan dan pengukuran kinerja yang lebih efektif, Bappeda menginstruksikan seluruh OPD memaksimalkan penggunaan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD). Platform digital tersebut memungkinkan pemantauan target program, realisasi anggaran, hingga capaian output secara berkala dan terintegrasi.

Menurut Arif, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kinerja menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui sistem tersebut, proses pelaporan dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, serta mudah dipantau.

Baca Juga:

KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, Bupati Sumenep Tekankan Kepentingan Rakyat

Selain memperkuat pengawasan, Bappeda juga menekankan pentingnya laporan kinerja yang terintegrasi dan disampaikan tepat waktu. Hal itu dinilai penting untuk memastikan setiap indikator pembangunan dapat diukur secara objektif dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan berikutnya.

Kebijakan itu, disebut sejalan dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang mendorong terwujudnya birokrasi profesional, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Bappeda pun optimistis penguatan sistem kinerja yang terintegrasi akan berdampak positif terhadap peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep pada masa mendatang.

“Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Ini bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tandasnya.(*)