KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, Bupati Sumenep Tekankan Kepentingan Rakyat

AKTURASI.ID,SUMENEP– Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dinilai menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD.

Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menyebut, kesepakatan tersebut menjadi bukti terjaganya kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pembangunan daerah.

“Semangat kemitraan, sinergisitas antara Eksekutif dan Legislatif terus dapat terjaga dengan baik,” ujar Bupati dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD Sumenep, Senin (10/08/2026).

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Karena itu, pihaknya berharap hubungan kemitraan tersebut terus dibangun secara optimal sesuai fungsi, tugas, dan peran masing-masing pihak.

Penandatanganan kesepakatan perubahan KUA-PPAS sendiri menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

Lima Korban Tewas dan 41 Orang Masih Dicari, Operasi SAR KMP Mutiara Santosa 2 Terus Berlangsung

Bupati menegaskan, arah perubahan anggaran harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, terutama dalam rangka pemenuhan pelayanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

Ia menginginkan kesepakatan yang telah dicapai tidak berhenti pada proses administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mendatang dapat berjalan sesuai dengan harapan,” katanya.

Selain itu, Wabup juga menekankan pentingnya memastikan kepentingan masyarakat menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan perubahan APBD tersebut.

Lebih lanjut, dia berharap proses selanjutnya dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.

Baca Juga:

Si Jago Merah Lalap Perumahan Batu Kencana Sumenep, Tiga Bangunan Hangus Terbakar

“Sehingga kepentingan rakyat Kabupaten Sumenep dapat terlayani secara maksimal,” pungkasnya.(*)